 |
| Grace Natalie (Doc. Ist) |
MediaWarta.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Sekretaris Dewan Pembina mereka, Grace Natalie, terkait laporan dugaan penghasutan dan ujaran kebencian yang kini ditangani Bareskrim Polri.
Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, menyatakan bahwa langkah atau pernyataan yang menjadi dasar pelaporan tersebut bukan merupakan sikap resmi partai. Menurutnya, hal itu merupakan tanggung jawab pribadi yang tidak berkaitan dengan kelembagaan PSI.
Ia menegaskan bahwa partai tidak akan turun tangan secara institusi dalam proses hukum yang dihadapi Grace. Semua konsekuensi dari kasus tersebut, kata dia, harus dipertanggungjawabkan secara individu.
"Jadi secara kelembagaan kami pastikan kita tidak akan memberikan bantuan hukum secara kelembagaan kepartaian karena ini hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi," kata Ali di kantor DPP PSI, Selasa (5/5).
Kasus ini sendiri turut menyeret dua nama lain, yakni Ade Armando dan Permadi Arya. Ketiganya dilaporkan oleh sejumlah organisasi masyarakat Islam yang tergabung dalam Aliansi untuk Kerukunan Umat Beragama.
Laporan tersebut berkaitan dengan polemik unggahan di media sosial yang menyinggung potongan video ceramah Jusuf Kalla.
Dalam video itu, JK membahas konflik yang pernah terjadi di Poso dan Ambon, namun narasi yang menyertai unggahan para terlapor dianggap memicu kontroversi.
Perwakilan pelapor dari unsur lembaga bantuan hukum menyampaikan bahwa laporan diajukan karena konten tersebut dinilai berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
Di sisi lain, Ade Armando telah lebih dulu mengambil langkah dengan mengundurkan diri dari PSI.
Ia mengaku tidak ingin persoalan hukum yang dihadapinya semakin menyeret partai ke dalam polemik yang lebih luas, terutama menjelang dinamika politik ke depan.
Ade juga menyinggung kekhawatirannya bahwa kasus ini bisa berdampak lebih jauh, bahkan berpotensi dikaitkan dengan figur nasional seperti Joko Widodo.
Dengan situasi ini, PSI berupaya menjaga jarak dari persoalan hukum yang menimpa kader atau tokoh yang pernah terafiliasi, dengan menegaskan batas antara urusan pribadi dan posisi resmi partai
0 Komentar