 |
| Nelayan di Pamekasan keluhkan harga solar yang mahal (Dok. Ist) |
MediaWarta.id - Sejumlah nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Pamekasan mengaku kesulitan mendapatkan bahan bakar solar bersubsidi dalam beberapa waktu terakhir.
Kondisi ini membuat aktivitas melaut mereka terganggu karena solar menjadi kebutuhan utama untuk menjalankan perahu.
Meski pemerintah menyatakan ketersediaan solar subsidi masih aman, para nelayan di lapangan justru merasakan hal berbeda. Mereka harus menghadapi aturan baru yang dinilai lebih ketat dalam proses pembelian bahan bakar tersebut.
Salah satu aturan yang menjadi sorotan adalah kewajiban memiliki surat rekomendasi dari instansi terkait sebelum bisa membeli solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Tanpa dokumen tersebut, nelayan tidak dapat memperoleh BBM bersubsidi dengan harga resmi.
Seorang nelayan asal Kecamatan Tlanakan mengungkapkan bahwa kondisi ini cukup menyulitkan. Ia menyebutkan kini nelayan tidak bisa lagi membeli solar secara langsung seperti sebelumnya.
Jika tidak memiliki surat rekomendasi, mereka terpaksa membeli dari pihak lain dengan harga yang lebih mahal.
"Sekarang tidak bisa langsung beli. Harus ada surat rekomendasi. Kalau tidak, ya terpaksa beli di luar dengan harga lebih mahal," ujar AN salah satu nelayan Bandaran Kecamatan Tlanakan, Kamis (7/5).
Akibat keterbatasan akses tersebut, sebagian nelayan memilih membeli solar dari pengecer. Namun harga yang ditawarkan jauh di atas harga subsidi.
Jika harga resmi berada di kisaran Rp7.000 hingga Rp8.000 per liter, di tingkat pengecer bisa mencapai sekitar Rp10.000 per liter.
Situasi ini membuat beban operasional nelayan semakin berat, terlebih di tengah kondisi cuaca dan hasil tangkapan yang tidak selalu menentu. Mereka menilai kebijakan ini justru berdampak langsung pada pendapatan harian nelayan kecil.
Selain itu, muncul pula dugaan adanya penyalahgunaan distribusi solar subsidi di lapangan.
Beberapa nelayan mengaku menemukan pihak yang tidak berprofesi sebagai nelayan namun tetap bisa mengakses BBM bersubsidi melalui sistem tertentu, bahkan diduga memperjualbelikannya kembali.
Pemerintah daerah melalui perwakilan bidang ekonomi menjelaskan bahwa mekanisme distribusi solar subsidi memang diperketat untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Namun pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan penyalahgunaan di lapangan, seperti penggunaan surat kuasa atau praktik penjualan kembali oleh oknum tertentu.
Pihak terkait menyatakan akan melakukan pengecekan dan pengawasan lebih lanjut terhadap distribusi BBM subsidi, termasuk kemungkinan melakukan inspeksi langsung ke lapangan jika ditemukan indikasi pelanggaran.
Di sisi lain, nelayan berharap ada solusi yang lebih sederhana dan mudah diakses. Mereka menilai proses administrasi seharusnya tidak menjadi hambatan utama, mengingat solar merupakan kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas melaut sehari-hari.
Para nelayan juga meminta agar pemerintah memperkuat pengawasan distribusi, bukan justru memperketat akses bagi kelompok yang memang berhak menerima subsidi.
Dengan begitu, bantuan energi dari pemerintah bisa benar-benar dirasakan oleh nelayan kecil yang menjadi sasaran utama program tersebut.
0 Komentar