 |
| Wapres Gibran Rakabuming Raka (Dok. Ist) |
MediaWarta.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera merealisasikan rencananya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Desakan itu muncul karena fasilitas Istana Wakil Presiden di kawasan IKN disebut sudah selesai dibangun dan siap digunakan.
Politisi PDIP Guntur Romli mengatakan pernyataan tersebut bukan bentuk serangan politik, melainkan upaya mengingatkan komitmen pemerintah terkait pemindahan pusat pemerintahan ke IKN.
Menurutnya, negara sudah mengeluarkan anggaran besar untuk pembangunan fasilitas di ibu kota baru sehingga pemanfaatannya perlu segera dilakukan.
Guntur menyebut sebelumnya Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun telah mengusulkan agar Gibran mulai berkantor di Kalimantan Timur.
Ia menilai keberadaan Wakil Presiden di IKN dapat menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam melanjutkan proyek pemindahan ibu kota.
Menurut Guntur, sebagian staf Wakil Presiden bahkan sudah lebih dulu berada di IKN sejak Maret lalu untuk mempersiapkan operasional kantor. Namun hingga kini, Gibran belum juga pindah ke lokasi tersebut.
"Apa yang disampaikan Pak Komarudin Watubun sebenarnya menagih janji Gibran sendiri yang katanya akan segera berkantor di IKN, bahkan katanya sudah ada 50 staf Wapres di IKN. Kapan Gibran menyusul 50 stafnya itu?" ujar Guntur Romli.
Ia juga membantah tudingan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menilai usulan itu bermuatan politik. Guntur menegaskan pihaknya hanya mempertanyakan konsistensi janji yang pernah disampaikan mengenai kesiapan berkantor di IKN.
Selain itu, PDIP menyoroti biaya pemeliharaan infrastruktur di IKN yang terus berjalan setiap hari.
Komarudin Watubun menilai kondisi tersebut dapat menjadi beban tambahan bagi keuangan negara apabila gedung-gedung yang telah dibangun belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menurutnya, kehadiran pejabat negara di IKN penting agar fasilitas yang sudah berdiri tidak menjadi bangunan kosong yang tetap membutuhkan biaya perawatan rutin.
Ia berharap pemerintah segera menentukan langkah jelas terkait pemanfaatan kawasan ibu kota baru tersebut.
Isu ini kembali memunculkan perhatian publik terhadap kelanjutan pembangunan dan perpindahan aktivitas pemerintahan ke IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
0 Komentar